Amry Pasaribu
SIMALUNGUN - Aksi protes masyarakat bersama pengurus Maujana Nagori Banjar Hulu beberapa waktu lalu dilakukan untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Pemerintah Nagori Banjar Hulu yang dipimpin oleh oknum Pangulu Kardianto alias Kentus.
Selain itu, menurut warga saat beraksi tersebut bermaksud untuk menuntut transparansi pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Dana Desa tahun 2024 di Nagori Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Selasa (04/02/2025), sekira pukul 14.00 WIB.
Ke dua permasalahan yang diungkapkan warga dalam pertemuan sebelumnya secara tertulis, bertanda tangan masyarakat dan Pengurus Maujana Nagori serta diketahui unsur Forkopimca disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun.
"Pengurus Maujana telah menyerahkan surat pernyataan masyarakat kepada Dinas Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (DPMN; red) Kabupaten Simalungun, " lanjut nara sumber menerangkan.
Namun, warga mengungkapkan, tidak diketahui sejauh mana tindak lanjut laporan masyarakat tentang pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Dana Desa tahun 2024 yang sebelumnya, secara tertulis disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun.
"Kami, masyarakat di Banjar Hulu ini sangat kecewa bila pihak berwenang tidak segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat bersama pengurus Maujana Nagori, " tegas nara sumber.
Terpisah, seorang penggiat sosial kontrol Benny T Panjaitan menyampaikan, ketidakjelasan penggunaan DD tahun 2024 di Nagori Banjar Hulu ini, menimbulkan kecurigaan dan semestinya pihak aparat penegak hukum segera bertindak.
"Kami harap pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Lembaga Kejaksaan maupun Institusi Kepolisian segera melakukan pemanggilan dan memeriksa oknum Pangulu tersebut, " tegasnya.
Di sisi lain, Pangulu Kardianto alias Kentus tidak dapat dikonfirmasi melalui sambungan percakapan nomor selularnya tidak aktif dan warga setempat menyebutkan bahwa Kardianto alias Kentus yang berstatus karyawan BUMN, PTPN IV Regional 1 (eks PTPN III; red) Kebun Dusun Ulu.
Sementara, hingga rilis berita dilansir ke publik, awak media ini belum dapat mengkonfirmasi Kepala Inspektorat Kabupaten Simalungun dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (DPMN; red) Kabupaten Simalungun.
Diberitakan sebelumnya.....
Dalam aksi masyarakat beberapa waktu lalu, Ketua Maujana Nagori Banjar Hulu, Muktar mengatakan, secara tegas bahwa, Ia bersama seluruh pengurus lainnya telah sepakat dan menyetujui aspirasi warganya.
"Sesuai hasil musyawarah kami (Pengurus Maujana dan warga setempat; red) sepakat untuk mengajukan pemakzulan Pangulu Nagori Banjar Hulu yakni, saudara Kardianto alias Kentus, " tegas Muchtar di awal kata sambutannya.
Selanjutnya, Muktar mengatakan, perangkat pemerintahan dievaluasi dan diganti karena buruknya pelayanan administrasi. Bahkan, sejumlah warga dalam laporannya mengaku kecewa dan mengungkapkan, ada yang tertipu.
"Kami juga menyampaikan agar perangkat pemerintahan nagori ini dievaluasi kinerjanya dan hal ini berdasarkan beberapa poin, merugikan masyarakat, " terang Muchtar di hadapan ratusan warga.
Kemudian, Ketua Maujana Nagori Banjar Hulu ini menerangkan, pihaknya segera melengkapi berkas dan notulen musyawarah ini akan diteruskan kepada pihak Pemerintahan Kecamatan Ujung Padang agar ditindaklanjuti secepatnya.
"Ada 10 poin permasalahan yang disampaikan warga dan yang paling utama, pemberhentian jabatan pangulu, evaluasi perangkat pemerintahan, " imbuh Muktar.
Muktar menambahkan, secara tegas warga menolak wacana yang disampaikan, terkait realisasi Tahap 2, ADD Nagori Banjar Hulu tahun 2024 lalu, meskipun kesepakatan antara Camat Manaon Siregar dan juga Kardianto alias Kentus.
"Pangulu ini harus mundur dan warga menolak hasil kesepakatan antara Camat Ujung Padang dan Kardianto alias Kentus soal merealisasikan program Dana Desa pada Bulan Januari ini, ” kata Muktar.
Selain itu, Muktar mengatakan, sikap dan komitmen pengurus Maujana akan mengawasi dan akan mengawal seluruh proses penyampaian aspirasi warga hingga tuntutannys terwujud.
"Masyarakat Banjar Hulu telah membuat Mosi Tidak Percaya dengan mengumpulkan tanda tangan dan tanda tangan ini juga akan disampaikan ke masyarakat, ' tandas Muktar.
Saat ditemui di lokasi, Ngatilah (63) warga setempat menuturkan, terkait oknum Bendahara Nagori mendatangi rumahnya. Oknum tersebut bertujuan meminta berkas KTP berikut KK dengan menjanjikan bantuan pemerintah.
"Kami dimintai uang agar bisa dapat bantuannya. Namun, sampai sekarang kami tidak pernah menerima bantuan itu, ” sebut warga di sela-sela kegiatan itu, " kata Ngatilah.
Amatan awak media, dalam kegiatan itu, selain diikuti ratusan warga setempat dan tampak kehadiran unsur Uspika Ujung Padang, Tokoh Masyarakat dan sejumlah undangan yang hadir. Kegiatan berlangsung lancar dan kondusif.
Terpisah, Pangulu Kardianto alias Kentus yang status sebagai Karyawan PTPN IV Regional I Kebun Dusun Ulu saat dihubungi, menanggapi penyampaian aspirasi warga untuk memakzulkan dirinya dalam pesan selularnya.
"Tgl 16 kita jumpa ngopi ya bgnda sabar ya bgnda tlong dibantu ya bgngda, " tulis Kardianto alias Kentus singkat.
Sementara, Manaon Siregar selalu Camat Ujung Padang melalui Kasyudi, Sekretaris Kecamatan Ujung Padang selaku pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan ADD.
Namun, sangat disesalkan terkait konfirmasi yang disampaikan awak media ini melalui pesan percakapan selularnya, hingga rilis berita dilansir ke publik belum merespon dan tidak ditanggapi.
ZONE.CO.ID